Harapan Semu Rakyat Bisu

Oleh :Mustanirrah Gindah (Kemuslimahan LDK Ath-Thabrani Universitas Abdurab)

“Bohong kalau demokrasi adalah jalan keadilan
DEMOKRASI adalah alat bagi eksistensi ideologi KAPITALIS
Memaksa Indonesia harus jadi pelayan
Menghamba dan jual kedaulatan kepada para IMPERIALIS
Bohong kalau mereka bilang DEMOKRASI kedaulatan di tangan rakyat
DEMOKRASI adalah KEDAULATAN di tangan PENGUSAHA

Maka seluruh UU tidak berpihak pada masyarakat
UU Migas; UU Ketenagakerjaan; UU Privatisasi Air; UU Badan Hukum
Pendidikan; UU Mineral dan batubara
Bohong kalau DEMOKRASI kekuasaan di tangan rakyat
DEMOKRASI adalah KEKUASAAN di tangan Pemilik Modal
Penguasa menjadi pengusaha terhadap rakyat.
Rakyat beli sembako, minyak dan gas dengan harga yang sangat mahal
Modal produksi minyak 500 rupiah dijualnya lima ribu
Itu pun mereka bilang masih merugi
Rugi kalau tak untung lebih dari puluhan ribu
Inginnya untung segunung dan rakyat dibiarkan mati
Lahan mata air terkapling sudah
Pompa-pompa kecil tak bisa berfungsi dan aliran air terhenti
Rakyat kini hanya bisa pasrah
Karena harus membeli air di tanah airnya sendiri”

Petikan Puisi diatas berjudul Kebohongan Demokrasi yang ditulis Ir.Latifa Musa, pemerhati sosial. Benar dalam pusi itu bahwa kedaulatan hanya ditangan para pengusaha. Omong kosong jika dikatakan sebagai suara rakyat.
Pelantikan presiden pada 20 oktober 2009 lalu banyak menyorot perhatian masyarakat. Gema “lanjutkan” terdengar untuk kembali melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat tentu dinantikan. Suara-suara menuntut kesejahteraan seperti pedagang menjajakan dagangan, kesehatan diharapkan punya kualitas dan pelayanan baik, pendidikan menjadi terjangkau, dan yang tak kalah terdengar, suara untuk segera menasionalisasi aset-aset bangsa yang sudah digenggam asing.
Janji kampanye presiden dan wapres terpilih hanyalah “angin surga”. Masyarakat yang mendengar janji-janji pasangan ini sebaiknya jangan terlalu berharap akan diapresiasi kepentingan-kepentingannya. Jargon ekonomi kerakyatan hanyalah neoliberalisme yang dihaluskan perkataannya.
Dalam pidato perdananya sebagai penguasa negri ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelas-jelas mengungkapkan bahwa akan banyak kebijakan mendorong pasar bebas. Artinya, para spekulan dari berbagai Negara bebas bertransaksi jual beli saham, komoditas dan valuta asing. Politik luar negri akan lebih “vulgar” dari sebelumnya, artinya akan lebih aktif mendukung dan terlibat pada agenda-agenda PBB, kita tahu bahwa lembaga ini hanyalah underbow dari Amerika serikat.
Kebebasan atau liberalisme yang dianut psangan ini tentu tidak akan membuat rakyat terpenuhi keinginannya. Lima tahun sebelumnya sudah terbukti, pelan tapi pasti kekayaan alam dimiliki Indonesia telah diprivatisasi, akibatnya subsidi dicabut dan rakyat tidak mendapatkan hak-haknya. Contohnya kasus Freeport di Papua, daerah yang kaya akan emas ini justru dikelilingi oleh orang-orang miskin. Semua terjadi karena Indonesia tenyata hanya mendapatkan sedikit persen saja dari kekayaan alamnya. Kasus serupa juga terjadi pada Blok Cepu.

Pengumuman susunan nama kabinet sudah seperti reality show, berhari-hari rakyat menyaksikan siapa yang akan mendapatkan apa. Dan akhirnya, kue-kue kekuasaan itu selesai dibagikan. Dan hasilnya?? juga bisa dipastikan tidak akan memihak rakyat. Wajah-wajah lama terus menghiasi pentas kekuasaan. Disamping sejumlah nama-nama baru yang ternyata pesanan. Nama-nama seperti Sri Mulyani, Marie eka pangestu, dan sejumlah nama lain bertahan, padahal jelas bahwa mereka para lulusan universitas Berkeley Amerika Serikat ini sesungguhnya bekerja untuk siapa. Dan yang sangat terlihat jelas ialah terpeilihnya Endang R. Sedyaningsih sebagai mentri Kesehatan, yang awalnya diprediksi akan dijabat oleh Nila Djoeita Moeloek yang sempat hadir di Cikeas untuk mengikuti serangkaian tes. Endang sebelumnya tak terlihat mengikuti seragaman tes seperti kesehatan, kelayakan sebagaimana halnya mentri-mentri yang lain, tapi entah karena apa, Dimenit-menit akhir pengumuman Kabinet, tiba-tiba namanya dicatut SBY sebagai mentri, padahal sebagai mana yang diuangkapkan oleh Siti Fadila Supari selaku Menkes 2004-2009 bahwa Endang pernah membawa virus flu burung keluar negri tanpa izin, yang menyebabkan ia akhirnya di Mutasi (Republika,23/10/09). Keterlibatan Endang Pada Namru 2 (Naval medical Research Unit 2) dan akhirnya menjadi Menkes periode 2009-2014 sangat disesalkan semua pihak. Kecurigaan ada intervensi asing juga dikemukakan oleh Ribka Tjiptaning, komisi IX DPR, “Amerika Serikat bisa jadi dibalik pemilihan Endang sebagai Menkes”(detik.com/22/10/2010). “DPR akan meminta klarifikasi atas peryataan Endang yang akan melanjutkan kerjasama dengan AS”.(Republika,23/10/2010). Meskipun Endang membantah bahwa ia adalah agen asing, tetapi pernyataan-peryataan Endang diberbagai media tidak dapat dipungkiri lagi, “saya akan melanjutkan kembali kerjasama penelitian dengan AS, mengingat Indonesia butuh Teknologi dan pengetahuan dari AS”( Republika,23/10/2010)

Ini menunjukan semakin jelasnya bahwa kebijakan-kebijakan yang mneyangkut perkara-perkara yang dapat menguntungkan para kapitalis sengaja didesain secara integral oleh kelompok penguasa yang berhaluan liberal ini. Maka tidak aneh jika kemudian keadaan negri ini semakin liberal, karena semua masalah dinegri ini bermuara dari perubahan pada level kebijakan strategis yang semakin liberal.
Perlu untuk diketahui, ada 8 agenda liberalisasi yang kini menjadi Neo liberalisme, yakni:
Mendorong pasar bebas
Privatisasi BUMN
Membuat deregulasi, yakni membuat aturan yang membatasi perusahaan; misalnya peraturan perusahaan asing yang dilarang mendirikan Pom Bensin di Indonesia kini sudah dicabut.
Liberalisasi dengan membuka pasar dan menghilangkan penghalang, seperti pajak yang membatasi ekspor dan Impor
Pengurangan peran pemerintah dalam pembangunan
Pengurangan pajak bagi kalangan menengah atas
Memotong pelayanan publik, seperti Privatisasi pendidikan, rumah sakit dsb.
Mengurangi segala bentuk subsidi, seperti BBM, air, listrik, pangan dll.

Wajibnya Penerapan Islam
Islam telah mewajibkan penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Sebab, kekuasaan itu disyariatkan untuk menegakkan dan menerapkan hukum-hukum Allah swt. Kekuasaan dan pemerintahan tidak disyariatkan semata-mata untuk menciptakan kemashlahatan di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi, ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah swt. Untuk itu, setiap persoalan harus dipecahkan berlandasarkan hukum Allah.
Hukum yang diberlakukan untuk mengatur urusan kenegaraan dan rakyat, hanyalah hukum yang bersumber dari Al-Kitab dan Al-Sunnah. Bukti yang menunjukkan hal ini sangatlah banyak, diantaranya adalah firman Allah swt berikut ini;
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
“Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” ]TQS Al Maidah (5): 44].
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” [TQS Al Maidah (5):47].
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” [TQS Al Maidah (5): 45]
Ayat-ayat ini telah memberikan batasan yang sangat jelas kepada kepala negara agar ia mengatur urusan-urusan rakyatnya hanya berdasarkan hukum-hukum Allah swt. Dengan demikian, seorang penguasa dalam menjalankan urusan pemerintahannya harus terikat dengan syariat Islam. Seorang kepala negara dilarang memecahkan suatu masalah berdasarkan hukum kufur atau berusaha mengkompromikan Islam dengan sesuatu yang bukan berasal dari Islam. Allah SWT berfirman dalam khithab-Nya kepada Rasul;
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati- hatilah kamu kepada mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu” (TQS. Al Maidah [5]: 49).
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (TQS. Al Maidah [5]: 48).
Kegemilangan islam dengan penerapannya sudah terdengar seantero dunia. Sejarah mencatat dengan tinta emas, selama 14 abad islam menguasai dunia dengan Khilafahnya, Kesejahteraan, kemakmuran, jaminan atas kesehatan, keamanan, sampai pada bidang pendidikan. Semua diberikan Allah sebagai dampak penerimaan dan pelaksanaan hukum islam. Jadi, jika hari ini negri dengan sejuta potensi alamnya justru mengalami keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan, lantas salah siapa? Jangan berharap banyak wahai rakyat bisu…
(ahad, 25/10/2009, gm/ berbagai sumber)